02/01/16

Tempati Kantor Baru, Satpol PP Blora Diminta Lebih Semangat Tegakkan Perda

Meski belum sempurna, Satpol PP Blora mulai menempati kantor baru di Jl.Blora-Cepu km 5 Jepon. (foto: tio-ib)
BLORA - Terhitung sejak 31 Desember 2015, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora telah mulai menempati kantor baru di Jl.Blora-Cepu km 5 Jepon, tepat di sebelah barat Kantor Kecamatan Jepon atau depan Mapolres Blora. Penempatan kantor baru dilakukan seiring dengan selesainya pembangunan gedung yang dibiayai anggaran sebesar Rp 1,7 miliar oleh Pemkab Blora.

Diawali dengan syukuran potong tumpeng, Penjabat (Pj) Bupati Blora Ihwan Sudrajat berpesan agar dengan adanya gedung kantor baru ini kinerja Satpol PP untuk melayani masyarakat dan menegakkan peraturan daerah (perda) bisa lebih baik lagi.

“Dengan kantor baru dan gedung baru, sudah sepantasnya Satpol PP bisa meningkatkan kinerja. Di tahun 2016 harus bisa lebih baik lagi kinerjanya, jangan malah sebaliknya,” tegas Ihwan Sudrajat.

Pj.Bupati Blora memotong tumpeng peresmian Kantor Satpol PP Blora.
Dibangunnya kantor yang baru, lanjutnya akan menambah wibawa Satpol PP. Meskipun pembangunannya belum sepenuhnya sempurna, namun kekurangan itu akan segera dilengkapi di APBD 2016.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kab. Blora, Sri Handoko menuturkan anggaran pembangunan gedung Satpol PP Kabupaten Blora pada DPA sebanyak 1,7 milyar, dari anggaran tersebut untuk jasa konsultan pengawas sebanyak 36 juta, sisanya 1,664 juta dilakukan pelelangan di ULP dengan pemenang lelang PT. Putra Laksana. Anggaran pembangunan sisa 40 juta dan kembali ke kas daerah.

“Tahun 2016 dianggarkan 500 juta, harapan kami bisa untuk melengkapi kekurangan keramik, pagar depan dan belakang, tempat parkir dan paving halaman kantor,” ungkapnya.

Mantan Camat Blora ini berharap dengan gedung baru ini Satpol PP bisa melaksanakan tugas-tugasnya penegakan Perda dan bisa menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat. (rs-infoblora)

09/09/15

Panwaslu & Satpol PP Blora Tertibkan Gambar Tempel Cabup di Kendaraan Umum

Panwaslu Blora dan Satpol PP tertibkan gambar tempel yang ada di belakang angkot, kemarin.
BLORA - Upaya penegakan aturan kampanye dan larangan pemasangan alat peraga kampanye terus dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersama Satpol PP Blora. Selasa (8/9) kemarin ada puluhan kendaraan terjaring penertiban gambar tempel atau branding calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) yang digelar dengan menggandeng Dinas Perhubungan DPPKKI Blora.

Petugas gabungan dari Panwaslu, Satpol PP dan DPPKKI dibantu kepolisian dengan tegas memberhentikan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang kedapatan tertempel gambar cabup-cawabup. Gambar tersebut lalu dicopot oleh petugas, sementara pengendara kendaraan diberikan teguran dan pembinaan.

Gambar cabup-cawabup di bus mini juga ditertibkan Panwaslu kemarin.
Berdasarkan pengamatan, kemarin kegiatan penertiban ini dilakukan di Blok T, halte Jl.Gunandar, serta pangkalan bus di Jl.Nusantara dekat Kantor Pertanahan Blora. Kendaraan yang dihentikan untuk ditertibkan gambar tempelnya kebanyakan adalah kendaraan umum jenis bus mini dan angkot.

”Kami bersama Satpol PP, DPPKKI Blora dan pihak kepolisian melakukan operasi gabungan branding paslon yang sebelumnya sudah dipasang pada mobil pribadi maupun pada bus dan angkot. Ini dilakukan untuk menegakkan aturan yang telah disepakati sebelumnya,” ujar Divisi Penindakan dan Penanganan Sengketa Panwaslu Blora Ninik Idhayanti.

Menurut Ninik, penertiban branding atau gambar cabup-cawabup ini mengacu pada pasal 26 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Masa Kampanye Pilkada yang sudah dimulai Kamis (27/8/2015). Kemudian Perbup Nomor 273/664/2015 tentang Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

”Karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama, jadi semua alat peraga kampaye pasangan calon yang bukan dari KPU akan dicopot. Jatah dari KPU yaitu baliho setiap calon hanya 5 pasang, umbul-umbul hanya 20 dan spanduk 300 untuk se-kabupaten,” lanjut Ninik.

Ia menambahkan, dalam penertiban ini tidak ada sanksi khusus, hanya diberikan teguran. Pihaknya akan melakukan kegiatan penertiban seperti ini secara rutin hingga semua terlepas. Penertiban juga tidak hanya dilakukan di wilayah kota namun juga di beberapa kecamatan seperti Cepu, Randublatung serta Ngawen.

Sementara itu, Agus salah satu sopir angkot mengaku,dirinya mendapat biaya pasang sebesar 200 ribu untuk selama tiga bulan. ”Saya tidak tahu kalau pemasangan dilarang. Namun dilepasnya branding ini tidak membuat saya kecewa karena tidak mengalami kerugian. Hal ini juga dirasakan supir lainnya,” (rs-infoblora)

08/09/15

Penertiban Penambang Pasir Liar Bengawan Solo Perlu Koordinasi Lintas Provinsi

Penambang pasir liar di bantaran Sungai Bengawan Solo membuat Satpol PP kebingungan karena berada
di wilayah 2 provinsi.
BLORA - Penertiban penambang pasir ilegal yang menggunakan mesin diesel penyedot di sepanjang sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Blora memerlukan koordinasi dengan pihak Provinsi Jatim. Sebab penambang ilegal itu kerap menempatkan peralatannya di pinggir sungai di dua daerah yang berbeda di wilayah Jatim dan Jateng. 

Kalaupun peralatan itu berada di satu kawasan saja, para penambang akan segera memindahkannya ke seberang sungai Bengawan Solo ketika mendengar akan ada operasi penertiban di salah satu wilayah perbatasan tersebut. Sekadar diketahui, sungai Bengawan Solo membentang di wilayah perbatasan Jatim-Jateng.

Di Kabupaten Blora, sungai terpanjang di pulai Jawa itu melintasi Kecamatan Kradenan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jatim) dan di wilayah Kecamatan Kedungtuban serta Kecamatan Cepu yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. 

Sekretaris Satpol PP Jateng Agus Waluyo saat penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di wilayah perbatasan Jateng- Jatim di kawasan jembatan Bengawan Solo, Kecamatan Cepu, pekan lalu mengemukakan, ada beberapa persoalan yang dihadapi ketika akan menggelar penertiban penambang pasir ilegal di wilayah perbatasan provinsi. Salah satunya adalah penertiban itu harus melibatkan petugas gabungan Satpol PPJateng dan Jatim.

“Biasanya penambangan berada di dua lokasi yang berbeda di dua wilayah provinsi. Mesinnya ada di wilayah Jateng tapi ujung pipa menyedot ada di wilayah Jatim atau sebaliknya. Maka perlu adanya kerjasama yang baik antarwilayah jika hendak melakukan penertiban,” ujarnya.

Selain soal koordinasi, berbagai kendala lainnya kerap dihadapi. Misalnya informasi akan adanya penertiban telah bocor terlebih dahulu. Selain itu kekurangan alat pendukung juga menjadi kendala dalam melaksanakan operasi. 

“Untuk mengangkut barang bukti hasil operasi kita juga butuh alat. Sementara ini kita masih kekurangan peralatan itu,” tandasnya.

Agus Waluyo menyatakan, seiring diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014, kewenangan bidang pertambangan berada pada Pemprov Jateng dari sebelumnya ada di Pemkab. Dia mengungkapkan, penertiban penambangan ilegal beberapa kali dilakukan Satpol PP Jateng bersama dinas terkait di sejumlah kabupaten dan kota di Jateng. Hanya saja untuk penertiban di wilayah Blora masih akan diagendakan. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)

04/09/15

Bolos Sekolah, Belasan Pelajar di Kecamatan Cepu Terjaring Razia Satpol PP

Belasan pelajar SMK/SMA yang terjaring razia Satpol PP diberi pembinaan di halaman Kantor Kecamatan Cepu.
BLORA - Belasan pelajar tingkat SMA/SMK di Kecamatan Cepu terjaring razia Satpol PP pasalnya mereka sedang asyik nongkrong di warung kopi saat jam pelajaran sedang berlangsung. Berdasarkan data yang diterima, ada 14 pelajar yang terjaring razia. Semuanya laki-laki,dimana saat didatangi Satpol PP mereka sempat kebingungan.

Satpol PP yang sedang menertibkan kawasan perbatasan Jateng-Jatim di Ketapang Kecamatan Cepu dibuat kesal dengan tingkah para generasi muda ini. Saat jam pelajaran, bukannya sekolah tetapi malah ngopi di warung dekat Jembatan Bengawan Solo. Petugas pun langsung membawa mereka ke Kantor Kecamatan untuk diberi pembinaan. Ke 14 siswa yang tersebut adalah 12 siswa SMK, dan 2 siswa dari SMA.

“Dari 14 pelajar yang terjaring, kebanyakan dari Kabupaten Blora khususnya berasal dari Kecamatan Cepu. Sedangkan pelajar dari Kabupaten Bojonegoro hanya beberapa saja yang tertangkap. Sebetulnya sat operasi ada banyak pelajar yang nongkrong di warung kopi, namun banyak yang meloloskan diri dengan naik motor,” jelas Kepala Satpol PP Kecamatan Cepu, Dahlan Rosidi.

Selain diberi pembinaan di kantor Kecamatan Cepu, mereka diminta membuat surat pernyataan yang diketahui pihak sekolah dan orang tua agar tidak mengulang perilaku yang tidak pantas dilakukan seorang pelajar tersebut. “Kami memanggil guru dari sekolah yang bersangkutan, karena guru adalah orang tua mereka saat masih jam sekolah,” jelasnya.

Dia menambahkan, pembinaan dari Satpol PP bermaksud agar siswa sadar bahwa orang tua sudah susah payah memberi uang saku dan kebutuhan sekolah lainnya agar mereka menuntut ilmu dengan benar tidak malah digunakan untuk membolos. “Kan kasihan orang tuanya, sudah susah payah nyarikan uang malah dibuat enak-enakan,” lanjut Dahlan Rosidi.

Salah satu wali kelas X SMK di Kecamatan Cepu, Istain, menyambut baik langkah yang dilakukan Satpol PP tersebut. “Supaya bisa menjadi pembelajaran buat mereka,” katanya saat berada di Kantor Kecamatan Cepu.

“Kami juga sudah sering memberikan pembinaan. Bahkan, berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Jika ada siswa kami yang membolos, silahkan ditindak,” pungkasnya. (rs-infoblora)

Ganggu Lalu-lintas, Satpol PP Tertibkan Pedagang dan Parkir di Pasar Induk Blora

Petugas Satpol PP saat melakukan sosialisasi penertiban pedagang dan parkir di Jl.MR Iskandar dekat Pasar Blora.
BLORA - Sering tersendatnya arus lalu-lintas Jl.MR Iskandar dan Jl.Sumodarsono Blora terutama saat pagi hari di sekitar Pasar Induk Blora dan Pasar Rel membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak. Kamis pagi (3/9) kemarin belasan Satpol PP dibantu dengan petugas Dinas Perhubungan DPPKKI Blora tampak melakukan sosialisasi dan penertiban terhadap pedagang serta tukang parkir yang memakan bahu jalan terlalu lebar sehingga berbuah kemacetan.

Diketahui bersama, sejak pagi puluhan pedagang berderet di atas trotoar dan bahu jalan menggelar dagangannya. Diperparah dengan pengaturan parkir yang seenaknya kerap membuat arus lalu lintas di Jl.MR Iskandar macet, padahal ruas jalan ini sudah diberlakukan searah dari arah selatan dan mobil dilarang melintas.

Kepala Satpol PP Blora, Sri Handoko saat dihubungi menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang tahap awal sosialisasi penertiban pedagang dan parkir di Jl.MR Iskandar dan Jl.Sumodarsono yang keduanya berada di kawasan pasar.

“Kami sosialisasikan kebijakan penertiban pedagang, yakni mereka diperbolehkan berdagang di trotoar dan bahu jalan asal rapi dan tertata dengan batasan waktu pagi hari hingga pukul 10.00 WIB. Sementara untuk parkir hanya diperbolehkan sejajar di salah satu sisi jalan. Tidak boleh parkir di kedua sisi jalan sehingga bisa menimbulkan kemacetan,” jelas Sri Handoko.

Ia menambahkan untuk peraturan parkir di Jl.MR Iskandar harus sejajar satu lapis di sisi timur jalan. Sedangkan di Jl.Sumodarsono Pasar Rel bisa parkir juga di salah satu sisi jalan, tidak boleh parkir di dua sisi jalan terutama para tukang becak yang biasa parkir seenaknya.

Setelah kemarin melakukan sosialisasi kebijakan mengenai pedagang dan parkir, selama satu minggu kedepan pihaknya akan terus memantau sejauh mana perkembangannya. Jika masih dijumpai para pedagang dan parkir yang semrawut maka akan diambil tindakan tegas.

“Tahap awal kemarin baru sosialisasi, namun salam seminggu kedepan jika masih dijumpai pelanggaran akan kami tindak tegas dengan memberikan sanksi. Entah barang dagangannya disita atau diberi pembinaan nanti akan diputuskan bersama,” pungkas Sri Handoko. (rs-infoblora)

01/09/15

Petugas Gabungan Tertibkan Lapak PKL di Perbatasan Blora-Bojonegoro

Petugas Satpol PP sedang menertibkan lapak PKL yang berada di sekitar tugu batas Jateng-Jatim
wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Selasa (1/9).
BLORA - Kawasan perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Bojonegoro yang sekaligus menjadi perbatasan Jateng-Jatim kini disorot aparat Satpol PP baik Satpol PP Jateng maupun Satpol PP Jatim. Pasalnya di wilayah ini banyak didirikan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya dianggap liar dan merusak keindahan serta ketertiban wilayah setempat.

Selasa (1/9) siang tampak petugas Satpol PP gabungan dari Blora Jateng dan Bojonegoro Jatim melakukan penertiban lapak PKL yang berada di sekitar jembatan Sungai Bengawan Solo Kecamatan Cepu, kawasan tugu batas kedua kabupaten dan provinsi tersebut.

Sekretaris Satpol PP Jateng, Agus Waluyo saat mengikuti operasi penertiban lapak PKL di Kecamatan Cepu mengungkapkan bahwa penertiban ini dilakukan untuk kembali menciptakan suasana tertib, indah dan menghindari kerawanan umum. “Kali ini kami lakukan penertiban di wilayah Kabupaten Blora perbatasan Jawa Timur. Karena wilayah ini kini menjadi kumuh, jauh dari kesan indah. Padahal disini berdiri tugu batas provinsi yang harusnya tertata rapi,” jelas Agus Waluyo.

Satpol PP membongkar tenda PKL yang ditinggalkan siang hari setelah berjualan di kawasan perbatasan Jateng-Jatim.
”Semua yang mengundang kerawanan dan mengganggu keindahan akan kita tertibkan karena melanggar perda nomor 1990 tentang kebersihan,keindahan,ketertiban(K3),” lanjutnya.

Menurutnya selama ini tanah milik pemerintah yang digunakan untuk tempat usaha harus meminta izin kepada pemerintahan setempat. Tidak terkecuali bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempatinya untuk berjualan.

”Logikanya, kalau menempati tanah Pemkab, harus ada izin dari Pemkab atau pemerintah Kecamatan. Meskipun hanya sekadar pemberitahuan. Contohnya keberadaan PKL yang berada di sekitat jembatan Bengawan Solo perbatasan Jateng dan Jatim tersebut dinilai mengganggu keindahan. Terlebih keberadaanya tepat pada pintu masuk dan keluar pada lintas tengah Jateng-Jatim,” tambah Agus.

Berdasarkan informasi, empat bulan lalu lapak PKL di wilayah ini sudah dibongkar dan ditertibkan bahkan juga mendapat peringatan dari satpol PP Kabupaten Blora. Pihaknya meminta agar setelah digunakan untuk berjualan pada malam hari harus dibersihkan, namun kenyataan di lapangan pada siang hati masih banyak lapak yang tetap berdiri.

Lapak PKL di dekat jembatan Bengawan Solo Kecamatan Cepu dibersihkan agar kawasan tersebut tampak indah dan rapi.
Dia mengimbau, masyarakat bisa menjalankan perekonomiaannya tapi tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu keindahan sehingga perputaran ekonomi juga bisa berjalan lancar.

”Setelah jualan pada jam yang sudah ditentukan yaitu jam 15.00 wib sampai selesai, pagi harinya harus sudah bersih dan jalan protokol maupun tempat lain seperti perbatasan ini bisa dilihat indah kembali dan para pejalan kaki yang jalan juga bisa nyaman,” pesannya.

Sementara itu, ketua paguyuban PKL setempat Sujoko, mengaku legowo dengan tindakan Satpol PP yang membongkar lapaknya. Sebab memang sebelumnya memang kami sudah diperingatkan oleh Satpol PP. ”Ya mau gimana lagi memang salah. Kami juga sudah diberi peringatan sebelumnya oleh petugas Satpol PP tapi kami langgar,” ungkapnya.

Hanya, pihaknya berharap pemerintah memberikan perhatian khusus untuk PKL. Setidaknya disedikan selter yang digunakan untuk berjualan. Sehingga para PKL yang berjualan nantinya tidak melanggar aturan yang ada.

”Kami berharap pemerintah memberikan pembinaan dan selter kepada PKL. Bukan hanya sekedar penertiban saja. Dengan tujuan agar nantinya para PKL bisa tertib pada aturan yang ada dan tentu itu juga mempermudah untuk memantau keadaan yang kaitannya dengan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Namun hingga saat ini juga belum ada perhatian dari pemerintah terkait usulan kami itu,” harapnya. (rs-infoblora)

Sumber : www.infoblora.com

Ganjar Pranowo Lantik Ihwan Sudrajat Jadi Penjabat Bupati Blora

Gubernur Ganjar Pranowo melantik Pj Bupati Blora bersama Pj Bupati Boyolali dan Kendal, Selasa (1/9).
SEMARANG - Bertempat di Gedung Gradhika Bakti Praja komplek Gubernuran Jl.Pahlawan Kota Semarang, Selasa (1/9) sekitar pukul 10.00 WIB Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melantik Penjabat (Pj) Bupati Blora yakni Dr. Ir. Ihwan Sudrajat MM. Didampingi sang istri Madelinggar Asih Sudrajat yang mengenakan busana kebaya merah, Ihwan Sudrajat tampak gagah mengenakan pakaian serba putih.

Pelantikan Pj Bupati Blora tersebut dilakukan Ganjar Pranowo bersamaan dengan pelantikan Pj Bupati Boyolali dan Pj Bupati Kendal. Setelah dilantik, mereka akan bertugas memimpin wilayah kabupaten masing-masing hingga pelantikan bupati baru hasil Pilkada serentak 2015 yang akan dilakukan pada Februari 2016 mendatang. Setidaknya Pj akan bertugas selama 6 bulan kedepan.

Sebelum dilantik menjadi Pj Bupati Blora, Ihwan Sudrajat sudah lebih dahulu dipercaya oleh Ganjar Pranowo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Blora sejak lengsernya Bupati incumbent Djoko Nugroho pada 11 Agustus lalu. Ia ditunjuk Ganjar untuk memimpin Blora, salah satunya karena sudah paham mengenai permasalahan Blora.

Ihwan Sudrajat pernah menjadi pimpinan delegasi Pemprov Jateng di Blora untuk mengurusi penyertaan modal (participating interest) Blok Cepu dengan Pemkab Bojonegoro dan Pemprov Jatim. Sehingga ia merasa cukup paham permasalahan dunia migas di Blora.

Saat melantik Ihwan Sudrajat dan dua penjabat bupati lainnya, Ganjar Pranowo memberikan ucapan selamat untuk memulai tugasnya sebagai kepala daerah hingga hasil Pilkada 2015 pada 9 Desember mendatang diketahui. Ia juga meminta para penjabat bupati untuk senantiasa menjaga netralitas dengan tidak mendukung salah satu calon bupati yang mengikuti Pilkada.

“Selamat kepada para penjabat bupati baik Boyolali, Blora maupun Kendal. Selamat mengemban amanah dengan penuh rasa tanggungjawab sampai pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang menghasilkan bupati/walikota yang dapat mengemban pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ganjar, Selasa (1/9).

“Sebagai aparatur sipil negara dan pelayan masyarakat, saudara harus bersikap netral atau tidak memihak pada salah satu calon bupati atau walikota dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Upayakan agar pilkada berjalan aman dan lancar,” lanjut Ganjar. (rs-infoblora)

28/08/15

Panwaslu dan Satpol PP Blora Copoti Alat Peraga Kampanye Ilegal

Panwaslu dan Satpol PP Blora sedang mencopot alat peraga kampanye ilegal di Jl.Gatot Subroto, kemarin.
BLORA - Hari pertama masa kampanye Pilkada kemarin digunakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP bersama Panwas dengan menggelar penertiban alat peraga kampanye (APK). Penertiban itu dilakukan karena APK yang terpasang di sejumlah tempat di Blora dinilai ilegal.
‘’APK yang kami turunkan itu sudah terpasang sebelum masa penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati,’’ ujar Ninik Idhayanti, anggota Panwas Blora yang membidangi penindakan dan penanganan sengketa, kemarin.

Menurutnya, KPU telah memfasilitasi pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye untuk semua pasang calon. Jumlah maupun tempat pemasangan APK tersebut juga telah ditentukan. Setiap pasangan calon maupun tim suksesnya tidak diperkenankan mencetak dan memasang APK sendiri.

‘’Kalau masih ada yang mencetak dan memasang sendiri, kami akan tegur. Dalam jangka waktu satu kali 24 jam, APK itu harus diturunkan sendiri. Jika tidak, Satpol PP bersama Panwas akan menurunkan APK tersebut,’’ tegas Ninik.

Sementara itu dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP dan Panwas kemarin, pihak kepolisian turut serta dalam pengamanan. Satu persatu spanduk dan baliho yang masih terpasang di pinggir jalan diturunkan. Bahkan sejumlah pekerja dikerahkan ketika menurunkan baliho salah satu pasang calon yang dipasang di jalan Gatot Subroto.

Dibutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk menurunkan baliho berukuran besar tersebut. Proses penurunan baliho itupun menjadi perhatian para pengguna jalan. ‘’Secara periodik kami lakukan penertiban bagi APK yang melanggar ketentuan,’’ ujar Kepala Satpol PP Blora Sri Handoko yang memantau stafnya melakukan penertiban APK, kemarin.

Malam hari sebelum dilakukan penertiban, tim sukses pasangan calon ada yang menurunkan sendiri APK. Seperti diantaranya APK berupa baliho yang terpasang di kawasan Pasar Induk Blora dan di jalan Pemuda di depan swalayan Luwes. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)