09/06/15

Ratusan Satpol PP Se Jateng, Ikuti Jambore di PTP. Pagilaran Kab. Batang

Asisten I Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Tengah menyematkan pita tanda peserta jambore Satpol PP ke V tahun 2015 yang berlangsung di lapangan Bola PTP Pagilaran, Kec. Blado Kab. Batang.
BATANG - Ratusan Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Tengah mengikuti Jambore Satpol PP ke V tahun 2015 yang berlangsung di lapangan Bola PTP Pagilaran, Kecamatan Blado, kabupaten Batang Selasa (9/6) yang direncanakan selama tiga hari hingga 11 Juni.
Asisten I Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono SH MKn selaku Pembina Upacara dalam pembukaan Jambore mengatakan, keberadaan Satpol PP merupakan salah satu potensi sumber daya aparatur yang perlu diberdayaakan dan didayagunakan peran dan fungsinya, sehingga menjadi pendorong pembangunan yang efisien dan efektif.
“Utamanya dalam pelaksanaan tugas penegak peraturan daerah yang memiliki potensi sumber PAD serta menjaga ketentraman,” tutur Siswo yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Disampaikan juga, Satpol PP tidak dibenarkan menjadi eksekutor dengan mengambil keputusan langsung dan bersifat sepihak dalam menegakkan perda, tetapi harus melalui jenjang hirarki sesuai dengan substansi materi yang terkandung dalam perda tersebut.
Satpol PP yang baik adalah mereka yang mampu melakukan penegakan perda dengan cara-cara manusiawi, persuasif dan manusiawi serta murah senyum. “Istilahnya adalah nguwongke, jangan asal melarang tanpa penjelasan kepada pihak-pihak yang menjadi objek penertiban,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah M Masrofi, menjelaskan, kegiatan Jambore bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personil yang terlibat dalam Jambore dan difokuskan untuk mengasah ketrampilan dan pengetahuan dasar tugas fungsi Satpol PP yang dikemas dalam bentuk kegiatan lomba, asah pengetahuan dan ketangkasaan individu maupun beregu dan sarasehan.
“Kegiatan ini juga mengarah kepada disiplin sikap mental dan kesemaptaan jasmani serta kekompakan yang dikemas dalam bentuk outbond, mengembangkan kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan alam dikemas dalam kegiatan bakti sosial, kegiatan sosialisasi dan hiburan kepada masyarakat serta peduli kebersihan lingkungan,” jelas Masrofi.
Peserta jambore Satpol PP ke V tahun 2015 dalam Upacara Pembukaan.
Diakhir kegiatan jambore, akan dipilih tim terbaik yang akan mewakili Jawa Tengah pada jambore Nasional (Nasional Corp Building) di Palembang, Sumatera Selatan tahun 2015.
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan Sekda Proviinsi Jawa Tengah berkesempatan menyerahkan bantuan 1 paket peralatan jasa boga senilai Rp 25 juta, bantuan 50 paket lauk pauk kepada korban banjir dan rob, bantuan Program Pemberdayaan berupa 1 unit traktor dan 1 unit mesin jahit, bantuan program pugar rumah tidak layak huni senilai Rp 350 juta, bantuan sosial 225 paket sembako, pengobatan umum gratis kepada masyarakat Pagilaran yang meliputi layanan kesehatan mata, deteksi katarak, fungsi paru dan konseling HIV/Aids serta sosialisasi alat kontrasepsi KB.

17/03/15

Pemkab gelar Upacara HUT SATPOL PP, LINMAS dan DAMKAR Tahun 2015

Upacara bendera dalam rangka HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar Tahun 2015 di halaman Setda Kab. Blora (foto : DPPKKI Kab. Blora)
BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-65, Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Ke-53 dan Hari Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-96. Upacara yang berlangsung khidmah ini digelar di halaman Setda Blora, Selasa (17/3).
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Plt Sekda Blora Sutikno Slamet. Dalam amanatnya Irup membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam amanatnya Tjahjo Kumolo mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tangan kanan kepala daerah, karena setiap upaya pembangunan di daerah mustahil terlaksana apabila tertin dan tenteram belum tercapai.
“Untuk itu, saya ingin sampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah institusi yang sangat penting dan strategis bagi jalannya roda pemerintahan di daerah,” katanya.
Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2015 melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada 54 daerah yang terdiri atas 3 Provinsi, 9 Kota dan 42 kabupaten dengan total anggaran sebesar Rp. 126.000.000.000,- untuk pembangunan gedung kantor dan pembelian sarana mobilitas dan prasarana lainnya.
Tjahjo berharap melalui dukungan Dana Alokasi Khusus tersebut dapat menjadi pendorong pemerintah daerah untuk semakin memperhatikan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara optimal.
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat dari bahaya kebakaran, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota meliputi 4 indikator.
Indikator pertama, Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota. Kedua, tingkat waktu tanggap 15 menit untuk wilayah permukiman, 30 menit untuk wilayah lahan dan 60 menit untuk wilayah hutan, dimana Satuan Petugas Pemadam Kebakaran harus sudah tiba dilokasi kejadian kebakaran setelah mendapat informasi dan atau diketahui sendiri dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran. Ketiga, persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi. Keempat, jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada wilayah manajemen kebakaran.
Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-96 ini, sebagai bentuk apresiasi kepada petugas pemadam kebakaran dan sekaligus gerakan seruan kepada seluruh anak bangsa agar bersama-sama mencegah kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan gambut guna menjaga dan mendukung kualitas ekosistem lingkungan hidup serta perwujudan gerakan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. (DPPKKI Kab. Blora)
Sumber : blorakab.go.id

10/03/15

Linmas Segera Gabung Ke Satpol PP

Upacara dalam rangka HUT Satpol PP ke-65 Tingkat Prov. Jateng di lapangan Simpang Lima, Semarang, Selasa (10/3).
SEMARANG – Disahkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya berdampak pada penggabungan institusi Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sekda Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menyampaikan penggabungan tersebut tinggal menunggu Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Revisi tersebut rencananya diselesaikan pada bulan Juni tahun ini.
“Kita memang belum. Masih ada 16 provinsi yang belum. Nanti dalam SOTK baru setelah ada revisi PP 41 tahun 2007, kita akan sesuaikan. Nanti linmas akan kita masukan ke Satpol PP, karena perintahnya seperti itu,” katanya usai menjadi inspektur upacara dalam HUT Satpol PP ke-65 di lapangan Simpang Lima, Semarang, Selasa (10/3).
Selain perintah dari Kementerian Dalam Negeri, lanjut Sri Puryono, latar belakang dimasukkannya Linmas ke Satpol PP karena tugas Linmas dan Satpol PP saling bersinergi. Yakni, mengamankan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bergabungnya Linmas ke Satpol PP diharapkan mempersolid kinerja.
Sementara itu, di HUT Satpol PP ke-65, Sri Puryono meminta tidak lagi kasar dan arogan dalam menegakkan perda. Satpol PP harus humanis dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar bisa meninggalkan image buruk yang selama ini melekat. Untuk mendukung kinerja Satpol PP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan membekali setiap anggota Satpol PP dengan kemampuan manajerial, yudisial, dan administratif.
“Satpol PP berikanlah humanisme yang baik. Tidak terkesan kasar, keras dan arogan,” ujarnya.
Sri Puryono juga meminta trend begal yang saat ini berkembang di tengah masyarakat dapat dicegah Satpol PP dengan melakukan patroli rutin bersama Kesbanglinmas dan TNI/Polri. Bahkan melalui Surat Edaran gubernur, bupati/ wali kota diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dengan cara patroli, preventif dan persuasif kepada masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Kasatpol PP Jawa Tengah M Masrofi mengatakan Satpol PP berusaha mengkikis anggapan bahwa satuannya adalah musuh masyarakat lantaran dinilai sering melakukan penggusuran tanpa ada pemberitahuan. Padahal, setiap melakukan penggusuran, pihaknya selalu melalui tahap sosialisasi, pembinaan diikuti dengan peringatan pertama hingga ketiga. Setelah itu baru melakukan tindakan, jika tidak ada upaya perbaikan dari masyarakat.
“Persepsi dari masyarakat yang langsung kita gusur dan sebagainya, itu sebetulnya tidak karena sudah melalui sosialisasi dan pembinaan,” katanya.
Menanggapi masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat dari kabupaten/ kota hingga ke pelosok desa, Satpol PP Jawa Tengah di tahun 2014 lalu sudah membentuk Kader Siaga Trantib (KST) di 10 kabupaten/ kota. Di tahun 2015 ini akan dibentuk KST lagi di 10 kabupaten/ kota yang kemudian akan bertahap hingga meliputi 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.
Masrofi menambahkan saat ini jumlah KST di 10 kabupaten/ kota sudah mencapai 1.511 orang dengan anggota di tiap desanya mencapai 9 orang. Pembentukan KST tersebut untuk mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya gejolak dan bahaya-bahaya di masyarakat.
“Sama seperti Linmas, KST merupakan kader-kader yang dicoba untuk preventif di dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat. Itu intinya. Kita tidak overlapping dengan hal-hal lain,” pungkasnya.

06/03/15

Bupati Minta Jokowi Tinjau Lapter Ngloram Saat Kunjungan Kerja ke Blora Besok

Rombongan Gubernur Ganjar Pranowo bersama Bupati Blora saat meninjau
lokasi Lapangan Terbang Ngloram bulan lalu. Bupati juga meminta Jokowi
untuk meninjau lapter tersebut pada kunker besok.
BLORA - Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Blora akan digunakan Pemkab Blora untuk menyuarakan pengaktifan kembali lapangan terbang (lapter) Ngloram yang ada di Kecamatan Cepu. Guna merealisasikan hal itu, Bupati Djoko Nugroho mengharapkan Jokowi mau singgah ke lokasi lapangan terbang Ngloram saat kunjungan kerja (kunker) nya, Sabtu (7/3) besok. ’’Kami sampaikan ke protokol kepresidenan agar dijadwalkan pula peninjauan ke Ngloram,’’ katanya, kemarin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi didampingi istri direncanakan akan melaksanakan kunjungan kerja di Blora. Presiden dijadwalkan melakukan panen raya jagung dan peninjauan demplot tanaman padi terintegrasi di kawasan hutan jati di Ngliron, Perhutani KPH Randublatung, Sabtu (7/3) besok.

Usai kunjungan kerja di Ngliron, presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Perhutani Cepu. Dalam perjalanan itulah presiden diharapkan mau meninjau lapangan terbang Ngloram. ’’Salah satu kelemahan Blora adalah di bidang infrastruktur transfortasi. Oleh karena itu, kami menginginkan lapangan terbang Ngloram diaktifkan lagi,’’tandasnya.

Sekadar diketahui, perjuangan Pemkab agar lapangan terbang Ngloram yang lahannya dimiliki Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini perjuangan tersebut belum membuahkan hasil.

Lapangan terbang yang dibangun pada 1980-an dan pernah operasional selama beberapa tahun itu, belum lama ini juga ditinjau Gubernur Ganjar Pranowo. Bahkan landasan pacu sejauh 900 meter tersebut pernah dipakai pula untuk pendaratan tiga helikopter yang mengangkut rombongan Wapres Yusuf Kalla pada 2006 ketika menghadiri acara di Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) Cepu.

Menurut Bupati, kedatangan Jokowi ke Blora merupakan sejarah. Sebab, baru kali pertama presiden datang ke Blora. Oleh karena itu, Bupati meminta persiapan menyambut kedatangan presiden dilakukan dengan baik. Rapat persiapan menyambut digelar di pendapa rumah dinas bupati, kemarin.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono. Rapat tersebut diikuti pula staf protokol kepresidenan. Petinggi TNI dan Polri di Jateng dan Blora serta sejumlah pihak terkait lainnya turut hadir dalam rapat yang berlangsung terbatas. Materi rapat pun tidak diperkenankan diekspose media massa. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)

Atraksi Barongsai dan Ular Naga Meriahkan Perayaan Cap Go Meh Di Blora

ATRAKSI : Para wanita yang tergabung dalam naga mustika memainkan atraksi naga saat perayaan cap go meh di Kleteng TTID Hok Tik Bio Blora, Kamis (5/3). (suaramerdeka.com/Sugie Rusyono)
BLORA - Masyarakat Blora menikmati beragam atraksi kesenian barongsai dan leang-leong saat perayaan Cap Go Meh yang dilaksankan di halaman Klenteng TITD Hok Tik Bio Blora, Kamis (5/3) sore. Selain atraksi barongsai yang diperankan oleh anak-anak. Juga tampil penuh atraktif seni bela diri wushu yang juga dilakukan oleh anak-anak.
Tak hayal beragam atraksi itu menjadi hiburan yang menarik bagi warga Blora. Sementara itu meski dimainkan oleh para wanita leang-leong juga tampil memukau.
Pengurus Klenteng TTID Hok Tik Bio Blora Himawan mengungkapkan bahwa untuk memeriahkan cap go meh memang di Blora selalu diadakan pertunjukan beragam kesenian Tionghua di halaman klenteng. Bahkan kali ini para pemain kesenian
berasal dari semua elemen masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. “Pentas kesenian mulai dari barongsai memang untuk memeriahkan cap go meh di Blora,” ujarnya. (Sugie Rusyono/ CN40/ SM Network)

04/03/15

Presiden Jokowi Rencanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Blora

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara didampingi Gubernur Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo belum lama ini. Sabtu depan direncanakan akan melakukan kunjungan kerja di Blora.
BLORA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama istri direncanakan akan mengadakan kunjungan kerja di Blora, Sabtu (7/3). Presiden dijadwalkan bakal melakukan panen jagung di lahan hutan di petak 18 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ngodo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngliron, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung.

Selain panen jagung, presiden juga direncanakan akan meninjau lahan demplot tanaman padi sistem pertanian terpadu (Integrated Farming System) di petak 66 a Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Blora.

Perhutani Randublatung bersama Pemkab Blora dan sejumlah pihak  lainnya kini tengah menyiapkan keperluan yang terkait dengan kedatangan presiden tersebut. ‘’Kami sudah beberapa kali meninjau lokasi tempat kunjungan kerja presiden untuk menyiapkan acaranya,’’ ujar Humas Perhutani Randublatung, Andan Subiyantoro, Rabu (4/3).

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Irfan Agustian Iswandaru mengemukakan, Pemkab Blora akan menggelar rapat persiapan kedatangan presiden. Rapat berlangsung di pendopo rumah dinas bupati, Kamis (5/3). ‘’Rapat itu bersama dengan protokol keprisidenan dan protokol Pemprov Jateng,’’ tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum tiba di Blora pada Sabtu (7/3), Presiden Joko terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja di sejumlah kabupaten di Jawa Timur.

Diantaranya di Madiun untuk meninjau Industri Kereta Api Indonesia (INKA). Presiden akan bermalam di Madiun. Setelah itu Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerja di Blora. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)

Serahkan Dokumen Penggunaan Anggaran, Bupati Minta Lelang Cepat Dilakukan

Bupati Blora (tengah) menyerahkan DPA APBD 2015 kepada Kepala Disperindagkop UMKM Blora, Maskur, semalam.
BLORA - Pemkab Blora pada Selasa (3/3) malam kemarin menyerahkan dokumen penggunaan anggaran (DPA) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2015 kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam kesempatan itu Bupati Djoko Nugroho mengimbau agar setelah DPA dibagikan, semua proses lelang utamanya pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.

“Saya harap setelah menerima DPA, lelang proyek pembangunan utamanya kegiatan fisik secepatnya segera dilaksanakan. Bulan Mei kegiatan fisik harus sudah dilaksanakan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah (DPPKAD) Blora, Gunadi mengungkapkan APBD Kabupaten Blora tahun 2015 masih didominasi untuk belanja pegawai, belum bisa turun dari anggaran belanja pegawai tahun lalu.

Anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar 58,49 persen dari total anggaran atau realisasi belanja pegawai sebesar 58,46 persen dari total realisasi berarti belanja pegawai mendominasi anggaran maupun realisasi.

“Anggaran belanja pegawai belum bisa turun dibandingkan tahun 2014,” katanya saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DPA SKPD se Kab. Blora Tahun Anggaran 2015 di Hotel Ammi, semalam.

Dirinya menuturkan postur APBD Tahun 2015 Pendapatan Rp. 1.577.588.333.000,-, Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai sebanyak Rp. 957.369.680.000,- atau 55,51 %, Sedangkan Belanja langsung untuk belanja pegawai Rp. 57.927.000.750,- atau 3,36 %.

Bahkan lanjutnya untuk Anggaran Belanja Modal tahun 2015 sebesar Rp. 267.984.607.200,- atau 15,54 persen prosentasenya turun dibandingkan tahun 2014, Tahun lalu Anggaran Belanja Modal sebesar 22,84 persen dari total anggaran belanja, realisasi belanja modal 22,83 persen dari total realisasi belanja.

Lebih lanjut, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat dengan total pagu anggaran Rp. 76.481.560.000,- untuk 11 SKPD. Dana bantuan provinsi sebesar Rp. 57.416.311.000,- dikelola 8 SKPD. Adapun Dana Tugas Pembantuan SKPD/Satker Pengelola Dintanbunakikan dengan 2 kegiatan masing-masing senilai Rp. 23.910.600.000,- dan senilai Rp. 1.354.500.000,-, Dinas Nakertransos dengan anggaran Rp. 854.856.000,-. (Jo-infoblora)

03/03/15

Satpol PP Blora Tertibkan Puluhan PKL Bandel di Taman Seribu Lampu Cepu

Satpol PP Blora dibantu Linmas menertibkan lapak PKL yang membandel di
kawasan Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu, kemarin. (jo-infoblora)
BLORA - Untuk kesekian kalinya, Satpol PP Blora melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu, kemarin. Menurut Kepala Satpol PP, Sri Handoko penertiban PKL di lokasi itu dilakukan beberapa kali, tetapi masih banyak yang membandel.

’’Kami tidak melarang para PKL untuk mencari nafkah, namun demikian kami juga meminta kesadaran para PKL ikut menjaga keindahan dan kenyamanan taman setelah mereka usai berdagang,’’ tandasnya, kemarin.
Dia menjelaskan, permasalahan di Taman Seribu Lampu, para PKL usai berdagang tidak mengembalikan atau menyimpan properti dagangan seperti tenda, gerobak dan lain-lain. Namun dibiarkan begitu saja di sekitar taman sehingga menganggu keindahan dan mengurangi estetika fungsi taman.

’’Langkah yang kami ambil ini adalah sebagai fungsi satuan dinas kami untuk menegakan perda (peraturan daerah),’’ katanya.
Sebelumnya, surat peringatan juga telah dilayangkan pihak Satpol PP agar para pedagang ikut menjaga keindahan taman. Sudah tak terhitung Satpol PP memperingatkan para PKL itu, sehingga langkah tegas harus diambil.

Sosialisasi
Sri Handoko menjelaskan, sebenarnya sosialisasi sudah beberapa kali dilakukan Satpol PP. Harapannya para PKL bisa mematuhi kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya, antara Paguyupan PKL dengan Pemkab. Namun, langkah tersebut tidak banyak membuahkan hasil.

Sementara itu, Camat Cepu, Mei Naryono menjelaskan, sebelum dilakukan penertiban pihaknya juga telah mengumpulkan Paguyupan PKL agar ikut menjaga ketertiban. ’’Kalau sudah begini, kami tidak bisa berbuat banyak. Biar penertiban ini menjadi peringatan agar kota Cepu menjadi lebih baik,’’katanya.

Sementara itu, dari penertiban, kemarin, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya berupa empat gerobak, sembilan tenda, 16 kursi, lima meja, 33 bambu tenda dan lain – lain. Barang-barang tersebut selanjutnya dititipkan di Kantor Kecamatan Cepu. ’’Hasil penertipan akan ditindaklanjuti oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten,’’tandasnya. (ud-SMNetwork | Jo-infoblora)