BUPATI BLORA BESERTA JAJARAN MUSPIDA

Penyerahan santunan dan tali asih kepada masyarakat dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

KEPALA SATPOL PP BLORA SRI HANDOKO, S.Sos, M.Si

Sambutan pada forum silaturahmi kel. besar Anggota Satpol PP Kab. Blora dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

JAJARAN PEJABAT STRUKTURAL DI SATPOL PP BLORA

Upacara penghormatan dilanjutkan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Blora.

PASUKAN LINMAS INTI KABUPATEN BLORA

Anggota Linmas Inti Kabupaten Blora disiapkan untuk mengikuti upacara dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

PASUKAN UPACARA HUT SATPOL PP KAB. BLORA TAHUN 2014

Para peserta upacara dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

12/10/14

Latih Kedisiplinan, Satpol PP Blora Gelar Uji Nyali di Markas Yonif 410 Alugoro

BLORA - Latihan kedisiplinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora kali ini cukup menarik dan atraktif, sebab sekitar 50 personel Satpol PP ini latihan langsung dibawah arahan dan bimbingan dari personel TNI Batalyon Infantri (Yonif) 410/Alugoro.Berbagai metode dasar dan kegiatan pembentukan karakter jadi santapan personel Satpol PP.

Komandan Yonif 410/Alugoro  Mayor Inf Denny Marantika mengatakan bahwa  pelatihan bela negara yang akan dilaksanakan ini merupakan metode latihan dasar untuk membentuk Karakter. Selain itu disiplin dan tegas dalam melaksanakan tugas, sebab aparat Satpol PP dilapangan harus dituntut tegas berani dan disiplin untuk menegakkan aturan sesuai dengan perundang-undangan.

Salah seorang perseonel Satpol PP perempuan nampak antusias dan tidak takut saat menuruni papan dengan tali dalam Latihan yang dilaksanakan di Markas Yonif 410/Alugoro, Minggu (12/10).
“Disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas itu adalah kunci utama dan dalam pelatihan kali ini maka sikap itu harus juga ditanamkan agar mampu menjawab tantangan dan tugas kedepan dengan baik,” ujar Mayor Inf Denny Marantika kepada 50 aparat Satpol PP.

Sementara itu Koordinator Latihan Lettu Inf Bambang Suteja menambahkan bahwa dari 50 anggota Satpol PP, tiga diantaranya adalah perempuan sisanya 47 adalah laki-laki. Mereka semua selama latihan mendapatkan materi berupa PBB, menembak, mountenering, rayapan tali satu, api unggun, jeritan malam dan alam steling.

“Karena mereka adalah anggota Satpol PP maka latihan juga disesuaikan dengn mereka sehingga dapat memperkuat karakter dalam menjalankan tugas,” kata Lettu Inf Bambang Suteja.

Menurutnya, semua personel berlatih dengan baik dan tertantang dengan hal baru yang mereka dapatkan, sehingga mereka merasa senang dan gembiria sebab mendapatkan latihan, termasuk dari tiga angota Satpol PP perempuan.

Kepala Kantor Satpol PP dan Linmas Blora Sri Handoko mengatakan bahwa latihan yang dilaksanakan di Markas Yonif 410/Alugoro, memang betujuan untuk meningkatkan disiplin para anggota Satpol PP. Sebab tugas kedepan sangat berat, dan semua personel harus dituntut memiliki mental yang kuat disiplin dan tegas, sebab setiap harus mereka selalu bersentuhan dan berhadapan dengan masyarakat dalam rangka penegakan perda din Blora.

“Ini sebagai bentuk peningkatan SDM sehingga mereka nantinya lebih siap secara fisik dan mental dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” katanya. (Sugie-SMNetwork | Jo-infoblora)
Sumber : infoblora.com

Ganggu Keindahan Kota, Satpol PP Blora Tertibkan Ratusan Reklame Liar

BLORA Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora menertibkan reklame liar di sejumlah ruas jalan, kemarin. Penertiban tersebut dilakukan, karena reklame-reklame itu dianggap melanggar batas waktu dan mengganggu keindahan kota.

Sekretaris Kantor Satpol PP Blora Bambang Setyo mengatakan pihaknya melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame, dengan membongkar baliho reklame yang sudah habis izinnya. Termasuk mencopot spanduk, banner atau sejenisnya yang dipasang di tempat-tempat larangan. Penertiban tidak hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Kota Blora saja, namun di seluruh kecamatan yang banyak terpasang reklame.

”Reklame itu diturunkan, karena tidak punya izin. Pemilik sudah diberi teguran, tapi tidak ada respon positif,” kata Bambang Setyo.

Bambang menambahkan, pihaknya telah berulang kali melakukan pencopotan reklame yang terpasang permanen. Hal itu dilakukan, pada reklame yang izinnya sudah habis dan tak diperpanjang.

”Reklame yang tidak punya izin masuk kategori melanggar. Sehingga, harus dibongkar. Kebanyakan, pemasang sengaja membiarkan dan tidak mau membongkar sendiri,” jelas Bambang.

Selama  ini, lanjut Bambang, pihaknya terus mengintensifkan penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemasangan reklame dan spanduk. Pihaknya juga berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya, dalam melaksanakan tugas tersebut.

”Pemasangan reklame dan spanduk harus ada izinnya. Kalau izinnya habis, tentu reklame dan spanduk itu harus diturunkan,” tegasnya.

Sementara itu, Bambang kembali mengimbau kepada masyarakat atau pengusaha yang akan memromosikan produknya dengan spanduk atau reklame harus mematuhi aturan. Salah satunya adalah soal penempatan reklame tersebut, tidak boleh di tempat-tempat larangan.

”Misalnya di sekitar alun-alun, Jalan Pemuda, bundaran Tugu Pancasila dan taman. Itu merupakan lokasi larangan,” terangnya. (Aries-Murianews | Jo-infoblora)

Sumber : infoblora.com

15/09/14

Satpol PP Blora Intensifkan Sosialisasi Ciri Rokok Ilegal

Contoh rokok ilegal yang kerap beredar di masyarakat
dengan menggunakan cukai palsu.
BLORA - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Blora mengintensifkan sosialisasi ciri-ciri rokok ilegal. Sosialisasi dengan menghadirkan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) itu diselenggarakan di eks kawedanan di wilayah Blora. Peserta sosialisasi adalah para perangkat desa di wilayah eks kawedanan tersebut.

“Blora ini lebih dikenal sebagai daerah peredaran rokok, bukan produsen rokok. Karena itu masyarakat perlu tahu ciri rokok yang legal maupun ilegal itu seperti apa,” ujar Kepala Satpol PP Blora Sri Handoko melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pengawasan Kantor Satpol PP Welly Sujatmiko, Minggu (14/9).

Selama ini kurangnya sosialisasi diyakini menjadi salah satu penyebab warga di pelosok desa di Blora kurang paham mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Akibatnya, mereka pun mau dititipi atau membeli rokok tanpa cukai maupun dilengkapi cukai namun palsu. Harga rokok polos yang tergolong murah sehingga laris dan mendatangkan keuntungan berlimpah menjadikan pemilik warung tidak menolak ketika diminta menjual rokok ilegal tersebut.

Welly Sujatmiko mengatakan dalam sosialisasi kepada warga, pihaknya bersama KPPBC Kudus menunjukan ciri-ciri rokok legal maupun ilegal. Rokok legal tersebut misalnya dilengkapi dengan cukai. Kalaupun ada cukainya, masih diperiksa lagi itu palsu atau tidak dengan sinar ultraviolet.

Dia mengungkapkan dari pengumpulan data yang pernah dilakukan tahun ini, pihaknya kerap menjumpai merk-merk rokok baru. Rokok itupun tidak dilengkapi cukai, ataupun ada cukainya namun diduga palsu. Temuan itupun dilaporkan ke KPPBC Kudus.

Menurut Welly tak hanya dari wilayah Jateng, rokok ilegal itu diduga diproduksi dari sejumlah wilayah di Jatim. Peredaran rokok ilegal itu sebagian besar di wilayah pedesaan ataupun di kawasan perbatasan provinsi Jateng dan Jatim. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Sumber : infoblora.com

05/09/14

Baliho Tak Berizin Dibredel

BARANG BUKTI: Tumpukan spanduk dan baliho liar yang terpasang di ruas jalan dibongkar petugas Satpol PP Kabupaten Blora. Foto : FEBRIYAN CANDRA/JATENG POS
BLORA - Karena dinilai menganggu keindahan dan estetika perwajahan Kota Blora, puluhan spanduk dan baliho liar yang terpasang di ruas jalan dibongkar petugas Satpol PP Kabupaten Blora, Rabu (3/9) kemarin.
Penertiban spanduk dan baliho kedalurwarsa tersebut, difokuskan di ruas jalan protokol terutama di sepanjang Jalan Soedirman, Jalan Blora – Cepu dan Jalan Blora – Rembang.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Blora Bambang ST mengatakan, petugas Satpol PP langsung mencopot spanduk dan baliho yang masa berlaku izinnya telah habis. Puluhan spanduk dan baliho kedaluwarsa tersebut langsung disita dan dibawa ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti.
“Mayoritas spanduk dan baliho yang disita masa berlaku izinnya telah habis jadi harus dicopot,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, hal tersebut sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 1990  tentang izin reklame dan pengelolaan titik lokasi reklame, media luar ruang seperti spanduk maupun baliho yang masa berlakunya izinnya telah habis. Pihaknya telah meminta pemasang agar segera mencopot spanduk maupun reklame di pinggir jalan.
“Namun pemasang spanduk maupun reklame tak menggubris aturan itu,” katanya.
Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, Bambang menginstruksikan petugas untuk menertibkan spanduk dan baliho kedaluwarsa.  Dalam waktu dekat, pihaknya akan menertibkan kembali spanduk dan baliho kedaluwarsa di beberapa ruas jalan di Kabupaten Blora. Penertiban tersebut dilakukan agar media luar ruang tak mengganggu estetika dan keindahan Blora. (feb)
Sumber: patiekspres.co

02/09/14

Kemarau, Warga Mulai Mencari Air di Sawah

Dua orang warga Kecamatan Jati sedang menimba air sumur yang berada di sawah, saat musim kemarau seperti sekarang, keberadaan sumur di sawah sangat membantu warga untuk mencari air yang memang sulit. (suaramerdeka.com/Sug
BLORA Memasuki bulan September, kesulitan akan air bersih makin dirasakan oleh warga Blora, akibatnya kini banyak yang mencari air di areal persawahan meskipun airnya tidak cukup bagus dan bersih. "Sekitar dua minggu ini ambil air di sumur yang ada di sawah," ungkap Dasmini warga Desa Gabusan kecamatan Jati saat mengambil air di Sawah.
Menurutnya karena hujan yang lama tidak turun menyebabkan sumur yang ada di perkampungan mulai mengering dan habis. Sehingga warga harus mencari air di tempat lain, seperti yang ada di sawah, karena air masih ada meskipun kurang bersih. "Kalau airnya bersih bisa untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari, kalaupun kotor untuk minum ternak," jelas perempuan paruh baya ini.
Dalam sehari lanjutnya dirinya bisa mengambil empat sampai enam kali dengan dua jirigen isi 20 liter yang diangkut dengan sepeda, bahkan dirinya bisa sampai 10 kali
jika memang tidak ada kerjaan lain dan yang antri banyak.
"Beruntung sumur yang ada di sawah masih menyimpan cukup air, sehingga tidak perlu jauh-jauh mencari air," tandasnya.
Sepanjang jalan Doplang-Sulur memang banyak sekali sumur diareal persawahan dan musim kemarau seperti saat ini penuh dengan warga yang hendak mengambil air dengan menggunakan sepeda. Di Kecamatan Jati yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan ini selalu kesulitan air bersih saat musim kemarau, dan mengambil air disumur sawah bukalah hal yang asing bagi warga kecamatan yang berada paling selatan ini.
Hal senada dikatakan oleh Sutopo, warga Desa Singget bahwa sumur yang ada di sawah cukup membantu warga sekitar, meskipun airnya tidaklah cukup bersih. Namun hal itu bisa menjadi pencegah kekuarangan air. "Selama air di sawah masih ada, warga tidak khawatir akan kekeringan," tandasnya.
Untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih pemkab Blora telah mendistribusikan bantaun air bersih berupa droping air di sejumlah desa yang membutuhkan. Bantuan droping air itu bukan hanya berasal dari Pemkab saja, tetapi juga berasala dari beberapa perusahaan swasta yang ada di Blora sehingga cukup membantu Pemkab.
Pasalnya setiap tahun permintaan akan air bersih selalu saja kewalahan dan kekurangan.  "Droping air terus dilakukan di sejumlah desa yang telah meminta bantuan air bersih," ungkap Kepala Satpol PP Blora Sri Handoko. ( Sugie Rusyono / CN19 / SMNetwork )

20/08/14

Satpol PP Blora Verifikasi Daerah Rawan Kekeringan

BLORA - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan verifikasi dan pemetaan daerah rawan kekeringan sebelum mengirim bantuan air bersih ke desa-desa. Selain itu, Pol PP juga berkoordinasi dengan lembaga lainnya yang biasanya memberikan dan menyalurkan bantuan air bersih. Hal itu dilakukan agar bantuan air bersih yang didropping ke desa-desa tepat sasaran.
Kepala Satpol PP Blora Sri Handoko mengemukakan sudah ada beberapa desa di sejumlah kecamatan yang mengajukan bantuan air bersih ke Pemkab Blora. Namun masih ada pula beberapa kecamatan yang belum memasukan daftar wilayah desa yang dinilai rawan kekeringan.
Dia pun menghendaki seluruh kecamatan menyampaikan laporannya sehingga pihaknya bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Jika laporannya sudah masuk semua, data yang disampaikan akan memudahkan kami menyalurkan bantuan air bersih,” ujarnya Selasa (19/8).
Selain menunggu laporan data dari kecamatan, Sri Handoko yang juga mantan Camat Blora mengemukakan, pihaknya telah menugaskan sejumlah stafnya turun ke desa-desa. Para staf tersebut melihat kondisi langsung ketersediaan air bersih di desa-desa.
Dari penugasan tersebut diperoleh keterangan ketersediaan air bersih di sumur warga di sejumlah desa masih mencukupi meskipun mengalami penurunan debit seiring datangnya musim kemarau.
“Pengiriman bantuan akan dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi desa terparah yang mengalami kekeringan. Dengan begitu bantuan akan tepat sasaran. Selain itu diharapkan pada saat puncak musim kemarau masih tersedia dana untuk pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa,” katanya.
Di Blora sebanyak 185 desa dan 12 kelurahan di Blora masuk kategori rawan kekeringan. Salah satu indikasinya, warga di desa dan kelurahan itu sulit mendapatkan air bersih seiring datangnya musim kemarau.

07/06/14

Tempat Karaoke Berkembang Pesat di Blora, 75 Lokasi Tak Berizin Akan Ditertibkan

Satpol PP Blora saat mendata keberadaan sejumlah tempat karaoke
BLORA - Tempat hiburan malam berupa cafe dan karaoke di wilayah Kabupaten Blora kini berkembang pesat. Beberapa diantaranya sudah legal dan mengantoni izin operasional, tetapi juga banyak yang ilegal tanpa izin dari pihak pemerintah daerah.

Untuk menyikapi hal tersebut, Pemkab Blora telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Malam dan Karaoke. Dengan demikian semua pengusaha hiburan malam dan karaoke yang sudah punya izin untuk segera memperbaharui izinnya sesuai amanat Perbup tersebut.

Sedangkan yang ilegal harus segera mengurus izin operasional, jika dalam jangka waktu hingga satu tahun pasca pemberlakuan Perbup tidak melakukan pengajuan izin usaha maka akan mendapatkan sanksi tegas dari Pemkab melalui Satpol PP Blora.

"Adanya Perbup itu maka pemilik atau pengelola kafe dan karaoke harus melakukan pengajuan izin baru lagi," ungkap Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Blora, Agus Puji Mulyono.

Menurutnya izin itu adalah izin prinsip serta izin gangguan dan lingkungan (HO). Dengan demikian maka semua pemilik cafe dan karaoke harus mengurus izin kembali, sebab dalam Perbup memang semua harus melakukan perbaruan izin.

Dia menambahkan, bahwa batas waktu maksimal pengajuan izin adalah satu tahun sejak pemberlakuan Perbup no.11 tahun 2014 tersebut. Dengan kata lain semua tempat hiburan dianggap baru dari posisi awal, sehingga harus mengurus izin opersional.

"Ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin. Jadi kami berharap semua pengusaha mengajukan izin tersebut. Perbup ini akan disosialisasikan kepada semua pengusaha hiburan malam," katanya.

Untuk mensosialisasikan Perbup itu, belum lama ini Satpol PP Blora terlebih dahulu mendata jumlah tempat hiburan di Kabupaten Blora. "Saat ini setidaknya ada 86 tempat hiburan karaoke di wilayah Kabupaten Blora yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari jumlah itu ada 75 tempat yang tidak berizin, sedangkan 11 sisanya sudah mengantongi izin lama," ungkapnya.

Kafe dan karaoke terbanyak berada di Kecamatan Cepu, mencapai 66 tempat. Sedangkan di Kecamatan Blora Kota hanya ada enam tempat, Bogorejo empat tempat, Tunjungan satu tempat, Kunduran dan Todanan masing-masing dua tempat. 

Dalam Perbup tersebut juga mengatur beberapa larangan yang harus dipatuhi pengusaha hiburan malam karaoke. Beberapa diantaranya adalah wajib melaporkan jenis kegiatan, identitas karyawan dan pramuria setiap tiga bulan sekali. Dilarang menyelenggarakan perjudian, pornoaksi dan pornografi.

Perbup juga melarang tempat hiburan malam berjualan minuman keras golongan B dan C tanpa izin. Kemudian melarang memperkerjakan warga asing tanpa izin serta tidak boleh menyediakan tempat tidur di dalam area usaha hiburan. (rs-infoblora | sugie-SMNetwork)
Sumber: infoblora.com