24/12/14

Sri Rahayu Kepala BPBD Pertama di Blora

PELANTIKAN: Sejumlah pejabat struktural dan kepala sekolah dilantik, Selasa (23/12). Mereka diantaranya adalah pejabat dan pegawai yang bertugas di BPBD. (Foto: suaramerdeka.com/Abdul Muiz)
BLORA – Kabupaten Blora secara resmi telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setelah sebelumnya peraturan daerah (perda) tentang Pembentukan BPBD ditetapkan pada 14 Oktober 2014, kini giliran pengisian jabatan dan penugasan staf yang berdinas institusi tersebut ditetapkan.
Bupati Djoko Nugroho melantik pejabat dan staf BPBD, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, kemarin. Pelantikan dilakukan bersamaan dengan mutasi 83 pejabat struktural dan 142 kepala sekolah SD/sederajat hingga SMA/sederajat. Sri Rahayu yang sebelumnya menjabat sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) dipercaya menjabat kepala pelaksana BPBD.
‘’Ini hari yang bersejarah. Ada institusi baru di lingkup Pemkab Blora, yakni BPBD,’’ ujar Djoko Nugroho dalam sambutan pelantikan.
Menurut bupati, pemkab merencanakan akan membangun gedung baru yang akan ditempati BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hanya saja sebelum gedung tersebut dibangun, BPBD dipersilahkan menempati gedung keluarga berencana (KB) yang berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr R Soetijono Blora. ‘’Untuk sementara silahkan gedung KB itu dipakai BPBD,’’ tandas bupati.
Sebelum BPBD dibentuk, tugas penanganan bencana daerah berada di Satpol PP. Untuk memisahkan kedua lembaga tersebut, Pemkab Blora bersama DPRD membuat perda baru. BPBD adalah lembaga yang sudah lama ditunggu keberadaannya di Blora. Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, 34 diantaranya sudah membentuk BPBD.
Dari 34 kabupaten tersebut, pembentukan BPBD-nya dilandasi peraturan daerah sebanyak 28 kabupaten dan kota dan peraturan bupati sebanyak 16 kabupaten dan kota. Blora adalah salah satu kabupaten yang pembentukan BPBD-nya diatur dalam perda. Dengan dibentuknya BPBD, tugas penanganan bencana yang terjadi di daerah diharapkan akan lebih fokus. (Abdul Muiz/CN39/SM Network)

23/12/14

Banyak SKPD di Kabupaten Blora yang Tidak Memiliki Website

Kantor Pengadilan Negeri (PN) Blora memenangi lomba design website
tingkat SKPD/instansi
BLORA - Meskipun di semua Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sudah tersedia komputer dan jaringan internet. Namun belum semua SKPD di Kabupaten Blora memiliki website yang bisa digunakan untuk mengakses informasi publik.

Dari sekitar 40 SKPD di Kabupaten Blora, hanya ada beberapa saja yang telah memilikinya. Hal ini nampak pada saat lomba design website yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora belum lama ini. Ternyata lomba hanya diikuti 9 SKPD.

"Dalam lomba design website yang dilaksanakan pekan lalu hanya diikuti 9 SKPD dan instansi, hal ini jelas kurang menggembirakan," kata Kepala Bappeda Blora, Samgautama Karnajaya.

Lomba tersebut salah satu tujuannya untuk memberikan informasi tentang kegiatan dan program kerja dari masing-masing SKPD/instansi dengan cepat. "Adanya website akan memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi secara cepat dan mudah. Tinggal mencari alamat dinas, lalu klik langsung dapat melihat infromasi," katanya.

Dari hasil penilaian yang dilakukan Bappeda Blora, sebagai pemenang pertama yakni website dari Pengadilan Negeri (PN) Blora www.pn-blora.go.id, selanjutnya diikuti Dinas Kehutanan www.dinhutblora.org serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora satpolblora.blogspot.com.

Bupati Blora, Djoko Nugoho meminta agar semua SKPD/instansi bisa memiliki website sendiri-sendiri, karena keberadaannya penting di era serba digital ini. Masyarakat kini dengan mudah mengakses informasi dengan telepon seluler.

"Tahun depan semua harus punya website, jaringan internet dan komputer harus digunakan dengan baik, jangan malah dipakai facebook saja," ungkapnya.

Praktisi TI Blora, Wahyu Andri sangat menyayangkan hal ini. Padahal website itu penting, sekaligus bisa digunakan untuk menilai kinerja lembaga tersebut serta sejauh mana kualitas sumber daya di masing-masing SKPD.

Dengan memiliki website, SKPD bisa menginformasikan seluruh program kerja serta sejumlah informasi secara cepat yang mudah diakses oleh masyarakat. "Ini menunjukkan SDM yang ada perlu dibenahi dan ditingkatkan. Masak membuat website saja kesulitan," pungkasnya. (Sugie-SMNetwork | Jo-infoblora)

Sumber : www.infoblora.com

16/12/14

Kawasan Perbukitan Harus Waspada Longsor

Salah satu wilayah perbukitan di Blora (foto: satpolpp blora)
BLORA – Pemkab Blora mengingatkan masyarakat yang bermukim di daerah perbukitan untuk mewaspadai  tanah longsor. Turunnya hujan lebat dapat memicu pergerakan tanah di kawasan perbukitan hingga menyebabkan tanah longsor.
Berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang perlu mewaspadai terjadinya tanah longsor. Adapun kawasan di Blora yang rentan pergerakan tanah (zona merah) seiring curah hujan tinggi berkisar 201-300 mm/bulan, antara lain sejumlah desa di daerah perbukitan di Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Blora (perbatasan dengan Rembang), Tunjungan, Japah (perbatasan dengan Pati) dan Kecamatan Todanan.
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora, Sri Handoko, mengemukakan Bupati Djoko Nugroho telah mengeluarkan instruksi tentang kewaspadaan dini terhadap terjadinya bencana alam. Tak hanya bencana tanah longsor, melainkan juga kewaspadaan terhadap angin puting beliung dan banjir. ‘’Pemkab telah mendirikan posko bencana di sejumlah kecamatan. Ini sebagai antisipasi dini,’’ ujarnya, Senin (15/12).
Menurutnya, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa diminta melakukan langkah antisipasi bencana. Diantaranya melalui deteksi dini, koordinasi serta kewaspadaan yang tinggi ketika mulai turun hujan lebat. Diharapkan dengan antisipasi dini tersebut, bencana alam yang merenggut korban jiwa bisa diminimalisir. ‘’Siapapun tentu tidak menghendaki terjadi bencana alam,’’ tandasnya.
Sri Handoko mengungkapkan, meski beberapa desa di Blora berada di kawasan perbukitan, namun seingat dia, belum pernah terjadi musibah tanah longsor setelah turun hujan lebat. Namun begitu, pernah ada kejadian musibah tanah longsor di lokasi penambangan galian C dan merenggut korban jiwa. (Abdul Muiz/CN34/SM Network)

Satpol PP Cepu dapat Mobil Operasional

SIMBOLIS : Kepala Satpol PP Blora, Sri Handoko menyerahkan 
bantuan mobil operasional kepada Camat Cepu, Mei Nariyono. (foto : ahmad sampurno)
BLORA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Cepu, menerima satu unit mobil operasional dari Kantor Satpol PP Blora untuk menunjang kinerja anggotanya. Mobil tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Blora, Sri Handoko dan diterima langsung oleh Camat Cepu, Mei Nariyono, Senin (15/12/2014).

Sri Handoko, menilai Cepu adalah Kota ke dua setelah Kabupaten Blora dan merupakan wajah dari Blora. Sehingga perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan Penegakan Perda Nomor 6 tahun 1990 tentang Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (K3).

Ia mengungkapkan, selama ini Satpol PP Kecamatan Cepu kesulitan dalam menjalankan operasi penegakan perda lantaran terbentur dengan tidak adanya mobil operasional. Karena itu dengan bantuan mobil operasional itu, diharapkan dapat menunjang operasional anggota di Kecamatan Cepu.
"Meskipun kondisinya tidak baru, tapi sudah kami perbaiki," kata Sri Handoko kepada suarabanyuurip.com usai penyerahan.

Sementara itu, Camat Cepu, Mei Nariyono, berterimaksih atas bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya mobil operasional ini digunakan petugas Satpol PP Cepu berpatroli atau sewaktu-waktu melakukan operasi. Sehingga tidak perlu lagi menunggu armada dari Kabupaten Blora.
"Tapi surat perintah penertiban tetap yang mengeluarkan Kantor Satpol PP Kabupaten," sambung Mei. (ams)

02/12/14

PGOT Blora Pasokan Luar Daerah

Penertiban PGOT di wilayah Kab. Blora (foto:satpolpp blora)
BLORA - Pengamen Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang tersebar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga merupakan sengaja dipasok  oleh orang tak bertanggung jawab dari luar kota. Hal itu diketahui saat Satpol PP Blora melakukan razia rutin terhadap PGOT beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Blora, Widodo Prasetyo, mengatakan, saat melakukan razia rutin, dan melakukan pendataan indentitas beberapa waktu lalu, rata-rata mereka berasal dari luar kota Blora.
“Kami menduga, jika keberadaan mereka itu ada yang mendrop ke Blora. Sebab, ketika ditanya identitasnya, mereka mengaku bukan berasal dari Blora,” kata Widodo Selasa (2/12/2014).
Dari razia yang telah dilakukan, PGOT yang terjaring rata-rata berasal dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
“Seperti sudah ada yang mengkoordinir mereka, untuk mencari sedekah di sini,” jelas Widodo.
Lebih lanjut dia menjelaskan, para PGOT itu sering mangkal di Jalan A Yani, Jalan Pemuda, Jalan Gatot Subroto, dan juga Pos Ngancar. Kebanyakan dari mereka adalah orang lanjut usia, dan ibu-ibu dengan menggendong anak kecil.
“Mereka yang terjaring, razia, langsung diarahkan ke panti sosial,” ujarnya. (ams)

26/11/14

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Lingkup Ratubangnegoro Tahun 2014

Tanggal : 26 Nopember 2014
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Setda Kab. Tuban
Acara : Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Lingkup Ratubangnegoro Tahun 2014

Rakor Tim Pengawasan Orang Asing (Tipora) dan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di wilayah Kab. Blora

Tanggal : 26 Nopember 2014
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Hotel Grand Mega Resort (Jl. Tambakromo 27 Cepu)
Acara : Rakor Tim Pengawasan Orang Asing (Tipora) dan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di wilayah Kab. Blora