BUPATI BLORA BESERTA JAJARAN MUSPIDA

Penyerahan santunan dan tali asih kepada masyarakat dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

KEPALA SATPOL PP BLORA SRI HANDOKO, S.Sos, M.Si

Sambutan pada forum silaturahmi kel. besar Anggota Satpol PP Kab. Blora dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

JAJARAN PEJABAT STRUKTURAL DI SATPOL PP BLORA

Upacara penghormatan dilanjutkan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Blora.

PASUKAN LINMAS INTI KABUPATEN BLORA

Anggota Linmas Inti Kabupaten Blora disiapkan untuk mengikuti upacara dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

PASUKAN UPACARA HUT SATPOL PP KAB. BLORA TAHUN 2014

Para peserta upacara dalam rangka HUT SATPOL PP Tahun 2014

28/10/14

Rapat Persiapan Upacara Peringatan Hari Pahlawan tingkat Kab. Blora Tahun 2014

Tanggal : 29 Oktober 2014
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang pertemuan Asisten Sekda Kab. Blora
Acara : Rapat persiapan upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Blora Tahun 2014

Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2014

Tanggal : 29 Oktober 2014
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Lapangan bola Ds. Gedangdowo Kec. Jepon
Acara : Upacara penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2014

Rapat Persiapan Jambore Satpol PP se Jateng Tahun 2014

Tanggal : 29 Oktober 2014
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang rapat Lt. 4 Satpol PP Prov. Jateng
Acara : Rapat persiapan teknis pelaksanaan Jambore Satpol PP se Jawa tengah ke-IV Tahun 2014

Amankan Dua Gepeng Taman Seribu Lampu

Salah satu gepeng di kawasan taman seribu lampu
di Kecamatan Cepu diamankan petugas Satpol PP. (Foto : 
ahmad sampurno)
BLORA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang berkeliaran di wilayah di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Dalam razia itu petugas melakukan penyisiran di sejumlah tempat umum yang biasa menjadi tempat mangkal gepeng. Namun dalam operasi itu petugas hanya bisa mengamankan dua gepeng untuk kemudian diangkut menggunakan mobil patrolidan di bawa ke tempat penampungan.
Menurut Kepala Satpol PP Kecamatan Cepu, Dahlan Rosidi, operasi yang dilakukan  ini untuk menciptakan keindahan dan ketertiban di wilayahnya. “Apalagi beberap waktu lalu pernah ada tindakan kriminalitas yang melibatkan Gepang,” katanya kepada suarabanyuurip.com, Senin (28/10/2014).
Dia menuturkan, operasi difokuskan pada gepeng yang biasa beroperasi dan tinggal di taman seribu lampu. Gepeng yang tertangkap langsung dibawa ke Kantor Kecamatan Cepu untuk mendapat pembinaan, supaya tidak menggunkan fasilitas umum sebagai tempat operasi.
"Selama ini keberadaan para gepeng sudah mengganggu dan meresahkan warga,” tegas Dahlan. 
Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Satpol PP Blora, Widodo Prasetyo Budi, mengungkapkan bahwa keberadaan Gepeng di Kecamatan Cepu masih banyak. Karena itu pihaknya akan rutin menggelar operasi di tempat-tempat yang disinyalir menjadi lokasi mangkal gepeng seperti di patung Djatikusumo.(ams)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Efektif Bekerja 2015

BLORA - Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah disetujui bersama antara DPRD dan Pemkab Blora dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (14/10). Namun bukan berarti badan yang nantinya dikepalai pejabat eselon III A tersebut bisa langsung dibentuk. Perda yang telah disetujui bersama itu hingga kini masih dievaluasi gubernur Jawa Tengah. Segala persyaratan pembentukan BPBD masih dilakukan Pemkab.
‘’Pemkab merencanakan BPBD efektif dibentuk dan mulai bekerja tahun depan,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Sutikno Slamet, Selasa (28/10).
Sutikno Slamet yang juga menjabat kepala Dinas Kehutanan menegaskan, pembentukan BPBD telah diamanatkan dalam perda. Perda tersebut mengacu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pihaknya menindaklanjuti aturan hukum tersebut.
Menurutnya, pemkab hingga saat ini masih menunggu penyelesaian evaluasi perda pembentukan BPBD yang sudah diajukan ke Pemprov Jateng. ‘’Setelah evaluasi selesai barulah akan ada tindak lanjut pembentukan BPBD,’’ katanya.
Sesuai perencanaan awal, kata Sutikno Slamet, BPBD nantinya akan berkantor di Desa Seso, Kecamatan Jepon, atau tepatnya di depan Mapolres Blora. Kantor tersebut akan bersebelahan dengan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP. Hanya saja hingga kini wujud dari dua kantor tersebut belum ada. ‘’Dana pembangunan gedung BPBD dan Satpol PP akan dianggarkan dalam APBD 2015,’’ tandas Sutikno Slamet.
Pembentukan BPBD dipastikan akan diikuti pula personel yang bakal bertugas di lembaga tersebut. Selain itu juga akan diangkat pejabat yang menjadi kepala BPBD. ‘’Kewenangan pengangkatan pejabat yang menjadi kepala BPBD ada pada bupati,’’ ujar Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Sekretariat Daerah (Setda), Riatno.
Meski BPBD secara resmi belum dibentuk, namun tugas penanggulangan bencana daerah tetap bisa dilakukan. Tugas tersebut selama ini dilaksanakan Bidang Penanggulangan Bencana yang berada di kantor Satpol PP Blora. Karena itu, pembentukan BPBD nantinya diikuti pula perubahan struktur organisasi di Satpol PP. Perda perubahan struktur organisasi juga telah setujui bersama, Selasa (14/10), antara pemkab dan DPRD.
Bupati Djoko Nugroho mengemukakan BPBD adalah lembaga yang sudah lama ditunggu keberadaannya. Menurutnya dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, 34 diantaranya sudah membentuk BPBD. Dari 34 kabupaten tersebut, pembentukan BPBD-nya dilandasi peraturan daerah sebanyak 28 kabupaten dan kota dan peraturan bupati sebanyak 16 kabupaten dan kota.
Blora adalah salah satu kabupaten yang pembentukan BPBD-nya diatur dalam perda. ‘’BPBD setingkat kantor. Pejabat yang mengepalainya nanti eselon III A,’’ ujarnya. (Abdul Muiz/CN19/SMNetwork)

27/10/14

Upacara Hari Sumpah Pemuda Tahun 2014

Tanggal : 28 Oktober 2014
Pukul : 07.00 WIB
Tempat : Halaman Setda Kab. Blora
Acara : Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 Kab. Blora Tahun 2014

Rakor Penegakan Perda Prov. Jateng

Tanggal : 28 Oktober 2014
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Hotel Le Beringin Jl. Jend. Sudirman No. 160 Salatiga
Acara : Rapat Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah